Guna Mengantisipasi Konflik, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Gelar Rakor Satgas Penanganan

Sumbawa  NTB - Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah - Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik di Kabupaten Sumbawa, Selasa (06/09/22) pagi di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Rakor dihadiri oleh Kapolres Sumbawa AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H, Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG., Dip., SS, Ketua DPRD Sumbawa Bpk Abdul Rofiq, Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono, SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Bpk. Karsena SH, MH.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

Kemudian, Sekda Sumbawa Drs. H Hasan Basri MM, Rektor Universitas Samawa Prof Dr Syaifuddin Iskandar, Para Wakil Ketua I, II dan III DPRD Sumbawa, Para Asisten Bupati Sumbawa, Perwira TNI dan Polri, Kepala OPD dan Camat lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam rapat tersebut, isu yang berkembang diantaranya, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi daerah, Penanganan Pasar Utan,   Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Gangguan Proyek - Proyek APBN dan APBD, Penggunaan Dana Desa untuk Inflasi.

Baca juga: Dansatgas VVIP NTB : Kunker Wapres RI Hari Pertama Berjalan Lancar

Kemudian, konflik batas wilayah Sumbawa dan KSB, antisipasi kelangkaan pupuk, kegiatan Khilafatul Muslimin diwilayah Kec. Alas Barat (Mapin) Kab. Sumbawa, dan Pelantikan Direktur PDAM Kab. Sumbawa.

Pada kempatan tersebut  Kapolres Sumbawa Henry Novika Chandra, S.IK., M.H menyampaikan bahwa  telah dipetakan beberapa sumber konflik antara lain sengketa batas wilayah (Sumbawa dan KSB), masalah politik (Pilkades serentak pada bulan November di 20 desa yang ada di 13 Kecamatan) konflik perebutan Sumber daya (kenaikan harga BBM) konflik SARA (akibat minimnya kesadaran hukum, kesenjangan sosial dan kurangnya kepekaan seluruh elemen dalam menangani konflik).

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

Dalam hal ini Kapolres menyarankan agar di adakannya validasi data terkait sumber konflik. "perlunya sinergitas dalam penanganan konflik dan disediakan anggaran penunjang untuk penanganan konflik tersebut, " demikian Kapolres.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah saat membuka rakor menyampaikan tujuan dari rapat ini adalah   untuk mencari langkah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. 

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Ditempat yang sama Ketua DPRD Kab. Sumbawa Abdul Rafiq, SH memaparkan tentang dampak kenaikan BBM dimana banyak isu yang berkembang yang tidak bisa dibendung, termasuk pelaku usaha yang memanfaatkan momen kenaikan BBM.

Kemudian perlu juga disikapi terkait adanya Alfamart yang buka dilokasi carfreeday dimana terdapat banyak sekali keluhan dari para pelaku UMKM yang berjualan di lokasi tersebut agar Alfamart buka di atas jam 11.00 WITA setelah acara carfreeday selesai.

Baca juga: BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran

Sementara terkait dengan kelangkaan pupuk perlu di buat regulasi yang kuat agar tidak terulang pada setiap musim tanam tiba. Kemudian, terkait keberadaan Khilafatul Muslimin perlu dilakukan pendekatan humanis agar mereka sadar bahwa NKRI harga mati. Permasalahan selanjutnya terkait pelantikan Direktur PDAM yang perlu dilantik secepatnya agar segera dapat bekerja dan tidak terkesan tidak tansparan.

Wakil Ketua I DPRD Sumbawa Drs Muhammad Ansori yang intinya memaparkan dan penyampaikan tentang dampak dari kenaikan BBM sangat terasa di dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu penanganan khusus untuk tingkat Kab.Sumbawa.

Kemuadian kepada aparat keamanan dimohon perlu pengawalan khusus terhadap aksi aksi massa terutama mahasiawa maupun LSM agar tidak melakukan tindakan represif namun dengan cara humanis dan menyejukkan. Terkait penanganan pasar Utan perlu ketegasan dari Pemkab Sumbawa agar para pedagang mau pindah ke pasar yang baru, bila perlu dibentuk opsgab dalam menanganinya.

Kemudian, Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG., Dip., SS juga memyampaikan tentang dampak kenaikan BBM secara nasional pasti akan berdampak juga di daerah, dimana reaksi masyarakat terutama Mahasiswa dalam melaksanakan aksinya perlu di kawal dengan cara humanis. 

Untuk meredam aksi unras  perlu di buatkan wadah bagi LSM dan Mahasiswa agar aspirasinya tidak harus disalurkan lewat aksi-aksi seperti dengan membuatkan rumah kebangsaan. Karena isu BBM ini rawan ditunggangi oleh muatan politik dan muatan lainya.

Baca juga: Ini Agenda Jokowi Kunjungan Kerja ke Jawa Tengah

Terkait penanganan pasar Utan perlu dibuatkan dasar hukum yang kuat sebagai dasar untuk bergerak bagi aparat keamanan dalam pelaksanaan opsgab, selanjutnya terkait gangguan terhadap proyek proyek APBN dan APBD oleh beberapa LSM perlu sinergi semua pihak dengan cara membuat rumah kebangsaan untuk menyerap aspirasi mereka agar tidak semuanya diselesaikan dengan cara turun ke jalan melakukan aksi bahkan sampai menyegel kantor dinas terkait yang mengakibatkan dana APBN akan terhambat turunnya di daerah.

Terkait Khilafatul Muslimin perlu di lakukan pendekatan humanis, bertahap dan berlanjut agar mereka tergugah untuk mau berubah dan kami sarankan agar Pemda mengusulkan pembuatan Koramil di dekat ponpes Khilafatul Muslimin untuk memudahkan pengawasan.

Sekda Sumbawa Drs. H. Hasan Basri, MM yang intinya menyampaikan dampak dari kenaikan BBM jika tidak ditangani dengan baik akan berakibat luas terutama kenaikan harga sembako dan lainnya. Perlu juga penanganan secara bersama-sama dan juga pencerahan kepada semua pihak agar tidak termakan isu yang tidak baik.

Terkait penanganan pasar Utan perlu ketegasan dan dukungan semua pihak untuk melakukan penertiban pedagang yang masih berjualan di pasar lama.Untuk selanjutnya penanganan PMK dilanjutkan dengan kebutuhan pukuk kita di Sumbawa sebanyak 95.000 ton sesuai RDKK namun mendapat jatah pupuk subsidi sebanyak 15.000 ton sehingga jumlah tersebut tetap kurang, ujarnya.

Berikut penyampaian Wakil Ketua II DPRD Kab. Sumbawa Syamsul Fikri Ar, S.Ag M.Si yang intinya adalah dampak dari kenaikan BBM terhadap inflasi yang mengakibatkan banyaknya gelombang aksi unjuk rasa merupakan hal lumrah dalam berdemonstrasi dan perlu disikapi dengan bijak. Kemudian terkait kelangkaan pupuk bisa di atasi dengan keberadaan Perusda jika Perusda kita sehat, dengan harapan semoga kedepan Pemda Sumbawa bisa menyehatkan Perusda. Terkait pelantikan Direktud PDAM Pemda harus segera bertindak dan segera di lantik karena semua hal pasti ada resikonya.

Baca juga: Sekda NTB: Pol PP Harus Adaptif dan Kolaborarif

Rektor Universitas Samawa Prof Dr Syaifuddin Iskandar, M.Pd yang intinya menyampaikan Reaksi masyarakat atas kenaikan BBM  saat ini berimbas kemana mana dan akan ada aksi baik ditingkat Nasional sampai dengan daerah. Terkait aksi di daerah pihaknya meminta kepada aparat keamanan agar ditangani dengan humanis kecuali mereka melakukan tindakan anarkis.

Selanjutnya penyampaian Sekdis Koperindag Kab. Sumbawa Bpk Khairuddin, SE yang intinya bahwa Relokasi pedagang dari pasar lama ke pasar baru di Kecamatan Utan telah dilakukan sejak tanggal 17 Januari 2022. 

Namun, secara de facto penertiban dilakukan secara bertahap. Yang menjadi alasan para pedagang kembali berjualan di Pasar lama Utan (Pasar bayangan) yakni dengan alasan lokasi pasar baru masih terbilang sepi, fasilitas pasar belum lengkap dan akses jalan masih rusak terutama pada saat hujan.

Selanjutnya penyampaian Kasat Pol PP Kab Sumbawa H Sahabuddin S.Sos, M.Si yang intinya Satpol PP bersama TNI Polri sudah pernah melakukan penertiban secara humanis bersama Diskoperndag, kedepan rencananya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 akan di lakukan opsgab bersama TNI Polri dengan melakukan tindakan represif, kami mohon dukungan dan backup dari TNI Polri untuk menertibkan pedagang liar di luar pasar Utan.

Penyampaian  Camat Utan Syahruddin S.Sos yang intinya menyampaikan bahwa saat ini pasar bayangan di Kec. Utan masih berlangsung, harapan dari komunitas pedagang pasar baru Kec.Utan agar ada tindak tegas dari Pemda untuk menangani pedagang liar di luar pasar baru.

Baca juga: Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa

Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono menyampaikan terkait dana desa kami dari Kejari mendapat perintah dari Kejagung RI untuk mendorong  agar desa desa yang mendapat dana desa agar mengoptimalkan penggunaan dana desa tersebut untuk menekan laju inflasi. Terkait penyimpangan dana desa kami lakukan proses hukum sesuai dengan UU yang berlaku. Terkait Khilafatul Muslimin bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pemprov NTB dan Kemenag agar di lakukan pendekatan supaya mereka mau mengurus izin dalam hal penyelenggaraan pendidikan sehingga sesuai dengan kurikulum pendidikan yang di keluarkan oleh Kemenag.

Camat Sumbawa Drs Iwan Sofyan yang intinya memyampaikan terkait BBM pemerintah perlu menyeragamkan pengeluaran izin  rekomendasi penjualan BBM oleh Kepala Desa Lurah untuk masyarakat UMKM agar sesuai peruntukannya. Terkait gas LPG 3 Kg perlu tindak tegas dari Pemkab Sumbawa terhadap agen yang menjual gas LPG di atas HET.

Penyampaian Kaban Kesbangpoldagri Kab Sumbawa, berdasarkan informasi yang di terima bahwa kelompok Khilafatul Muslimin sudah mau mengibarkan bendera merah putih sejak di tangkapnya Ustad Abdul Qadir Hasan Baraja dan mengganti nama yayasannya yang sebelumnya bernaung di bawah Khilafahul Muslimin dan sekarang menjadi yayasan Kampung Damai Makmur Sejahtera. (Adb)